SEJARAH — Polisi, sebagai lembaga penegak hukum dan penjaga ketertiban, memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, sejarah terbentuknya kepolisian mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan pembangunan.
Masa Kolonial Belanda
Asal usul kepolisian di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke era kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kolonial mendirikan berbagai lembaga keamanan untuk menjaga ketertiban di wilayah jajahannya. Pada tahun 1867, pemerintah kolonial membentuk “Dienst der Inlandsche Politie,” sebuah satuan polisi yang bertugas menjaga ketertiban di daerah perkotaan.
Masa Pendudukan Jepang
Selama pendudukan Jepang (1942-1945), sistem kepolisian mengalami perubahan signifikan. Pemerintah pendudukan Jepang membentuk “Keisatsutai,” yang diambil alih dari sistem polisi Belanda. Namun, fokus utamanya adalah mendukung kepentingan militer Jepang, bukan melayani masyarakat Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan dan Awal Kemerdekaan
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai membangun kembali struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Pada 19 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menetapkan pembentukan Polisi Republik Indonesia (PRI) yang berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan negara yang baru merdeka. Polisi pada masa ini juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Masa Revolusi dan Pembentukan Kepolisian Negara
Pada masa revolusi, struktur dan fungsi kepolisian mengalami banyak perubahan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, kepolisian Indonesia mengalami transformasi menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) yang lebih terorganisir dan profesional. KNRI diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk sementara waktu sebelum akhirnya berada di bawah kendali langsung Presiden.
Masa Orde Baru dan Reformasi
Selama Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kepolisian mengalami peningkatan dalam hal sumber daya dan infrastruktur. Namun, peran kepolisian pada masa ini sering dikritik karena dianggap lebih mengabdi pada kepentingan rezim daripada melindungi masyarakat.
Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam struktur dan fungsi kepolisian. Pada tahun 2000, berdasarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi dipisahkan dari TNI dan menjadi lembaga independen di bawah presiden. Hal ini menandai dimulainya era baru bagi kepolisian Indonesia yang lebih demokratis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kepolisian Modern
Saat ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus berkembang dengan berbagai reformasi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Polri juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional, seperti misi perdamaian PBB dan kerjasama regional dalam memberantas kejahatan lintas negara.
Melalui perjalanan panjang dan berbagai tantangan, Polri telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Sejarah terbentuknya kepolisian di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat.
