POLRES MAMASA — Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Mamasa (JAM) menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tribun Kondosapata, Kecamatan Mamasa, Kamis (16/10/2025). Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WITA dan mendapat pengamanan ketat dari personel Polres Mamasa untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Sekitar 50 orang massa aksi membawa spanduk dan pengeras suara, menyuarakan tuntutan agar Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, SE., MM., menunda pelantikan pejabat eselon II yang dinilai cacat prosedur dan sarat praktik nepotisme. Mereka menilai, proses job fit Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025 tidak sesuai prinsip meritokrasi karena diduga melibatkan hubungan keluarga antara panitia seleksi dan peserta dengan nilai tertinggi.
Koordinator Lapangan, Thamrin, dalam orasinya menegaskan bahwa proses seleksi dianggap menyimpang dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020, sehingga pelantikan pejabat hasil job fit harus ditunda.
Sekitar pukul 11.30 WITA, Bupati Mamasa bersama Wakil Bupati H. Sudirman menemui massa di halaman kantor bupati. Dalam penjelasannya, Bupati menyebut seluruh tahapan telah dikaji dan mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta menegaskan bahwa tidak ada intervensi pribadi dalam proses tersebut.
Namun, klarifikasi itu belum memuaskan para demonstran. Massa tetap bersikeras melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Mamasa untuk mendesak lembaga legislatif menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
Sekitar pukul 12.14 WITA, orasi kembali berlanjut di depan kantor dewan hingga akhirnya Ketua DPRD Mamasa, Yohanis Karaton, menemui massa. Ia berjanji menampung aspirasi JAM dan segera menerbitkan surat rekomendasi resmi berisi lima poin penting, di antaranya menunda pelantikan pejabat hasil job fit, berkoordinasi dengan lembaga seperti BKN dan Kemendagri, serta meminta Ombudsman RI Perwakilan Sulbar melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran prosedural.
Seluruh rangkaian aksi berlangsung damai hingga berakhir pada pukul 15.10 WITA. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyatakan komitmen untuk melanjutkan konsolidasi dalam waktu dekat.
Kasubbag Humas Polres Mamasa menyampaikan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta menjamin hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai hukum.
“Kami pastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Petugas di lapangan telah mengedepankan pendekatan humanis selama pengamanan aksi,” ujarnya.
Aksi ini menjadi sorotan publik Mamasa lantaran menyangkut transparansi dan integritas birokrasi daerah, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan.
Humas Polres Mamasa – Polda Sulbar
