MAMASA — Komitmen kuat menekan angka stunting di Kabupaten Mamasa kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mamasa, yang digelar Selasa (23/12/2025) sekitar pukul 10.24 WITA. Kegiatan ini dihadiri langsung Kapolres Mamasa AKBP Muchlis Nadjar, S.H., S.I.K, sebagai wujud nyata dukungan Polri terhadap program strategis nasional di bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mamasa Dr. H. Sudirman, unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 1428 Mamasa atau yang mewakili Letda Inf Safar Mahaluddin, Kajari Mamasa atau yang mewakili Iriani Safitri, S.H, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ratna Sari Dewi, Sekretaris DPPKB Cahyani Octavian, S.E., M.M, para pimpinan OPD, serta para camat se-Kabupaten Mamasa.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menyelaraskan program dan kebijakan agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mamasa Dr. H. Sudirman menegaskan bahwa capaian penurunan stunting Mamasa masih menjadi pekerjaan rumah serius. Berdasarkan data tahun 2024, angka stunting Kabupaten Mamasa masih berada di atas rata-rata nasional dan belum memenuhi target RPJMD sebesar 15 persen.
“Dibutuhkan komitmen bersama, kerja kolaboratif lintas sektor, serta penguatan koordinasi tanpa ego sektoral. Target ini tidak akan tercapai jika berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Mamasa AKBP Muchlis Nadjar menekankan bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi menyangkut masa depan generasi dan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut angka stunting Kabupaten Mamasa saat ini berada di kisaran 3,57 persen, sehingga membutuhkan penanganan berbasis data yang akurat dan langkah konkret di lapangan.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita tidak cukup hanya hadir. Kita harus menunjukkan perubahan dan hasil nyata. Kunci keberhasilan penanganan stunting adalah kolaborasi antara pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait,” tegas Kapolres.
Kapolres juga menyoroti perhatian besar pemerintah pusat terhadap isu stunting, mulai dari dukungan anggaran, program makanan bergizi gratis, hingga intervensi sejak dini bagi ibu hamil dan menyusui. Ia berharap evaluasi nasional tahun 2026 menunjukkan tren penurunan stunting yang signifikan di Kabupaten Mamasa.
Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Mamasa melalui perwakilannya menyatakan kesiapan mendukung pengamanan pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, khususnya dalam pengawasan anggaran dan pendampingan hukum agar program stunting berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Dandim 1428 Mamasa atau yang mewakili menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor, serta menyoroti faktor lingkungan dan pendidikan, seperti pernikahan usia dini, putus sekolah, dan lemahnya ketahanan keluarga, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas generasi muda.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak penguatan komitmen bersama, mendorong aksi nyata di lapangan, serta mempercepat terwujudnya generasi Mamasa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Humas Polres Mamasa
