MAMASA — Komitmen mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih dan bebas praktik curang kembali ditegaskan. Polres Mamasa menggelar penandatanganan fakta integritas penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2026, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting itu dipusatkan di Mapolres Mamasa, dengan melibatkan para calon siswa (casis) bersama orang tua atau wali masing-masing. Kehadiran mereka menjadi simbol pengawasan bersama agar seluruh tahapan seleksi berjalan jujur dan terbuka.
Data panitia mencatat, jumlah pendaftar mencapai 171 orang. Dari angka tersebut, 163 orang telah melakukan verifikasi, sementara 8 lainnya belum. Sebanyak 100 peserta hadir langsung dalam penandatanganan fakta integritas di Polres Mamasa, 18 orang mengikuti di tingkat Polda, dan 45 peserta tercatat tidak hadir.
Penandatanganan fakta integritas ini bukan sekadar formalitas. Seluruh pihak yang terlibat—baik panitia, casis, maupun orang tua—dituntut memegang teguh prinsip BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang kredibel.
Kabag SDM Polres Mamasa, Darius Limbu, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas proses seleksi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“Fakta integritas ini menjadi pengingat bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi maupun praktik tidak terpuji,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa Polri tidak memberi ruang bagi kecurangan dalam proses rekrutmen. Dengan pengawasan yang melibatkan orang tua, transparansi diharapkan semakin terjaga.
Polres Mamasa optimistis, melalui komitmen bersama ini, proses seleksi calon anggota Polri 2026 dapat berlangsung profesional dan menghasilkan personel yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi.
Upaya ini menjadi bagian dari reformasi berkelanjutan di tubuh Polri, demi mencetak aparat penegak hukum yang dipercaya dan dicintai masyarakat.
