MAMUJU – Kapolda Sulawesi Barat, Adi Deriyan Jayamarta, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat di Mapolda Sulbar, Senin (20/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi data dalam membaca kondisi sosial-ekonomi serta menggali potensi unggulan daerah.
Dalam suasana penuh keakraban, Kepala BPS Sulbar yang baru menjabat sekitar tiga bulan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan sejumlah data faktual di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin ditingkatkan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat yang berada di kisaran 10 persen. Secara khusus, wilayah Kabupaten Mamasa menjadi sorotan karena menghadapi tantangan unik, di mana kondisi ekonomi masyarakat relatif rendah, sementara biaya hidup dan kebutuhan dasar tergolong tinggi dibanding daerah lain.
Selain itu, BPS menyoroti potensi besar sektor perikanan di Sulbar. Daerah ini dinilai memiliki sumber daya ikan yang melimpah, namun masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana bagi nelayan, terutama dalam skala kecil. BPS juga mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
“Konsumsi ikan sangat penting karena kandungan proteinnya tinggi. Kami berharap ada dukungan melalui sosialisasi maupun kolaborasi lintas sektor. Kami juga siap menghadirkan tim sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan,” ujar Kepala BPS.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi daerah.
Ia juga memaparkan program pengembangan komoditas jagung di wilayah binaan Polri yang ditargetkan mencapai sekitar 900 ton. Namun, tantangan muncul dari praktik tengkulak yang kerap membeli hasil panen secara besar-besaran, sehingga berpotensi mengganggu distribusi.
“Kami akan membangun kerja sama dengan para tengkulak agar tidak menyerap seluruh hasil panen masyarakat. Ini penting karena kami juga memiliki target produksi yang harus dicapai sesuai arahan Mabes Polri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mengaitkan pentingnya data sosial ekonomi dengan pelaksanaan Operasi Sikat Marano 2026 yang tengah berjalan. Operasi ini difokuskan pada penanganan kejahatan konvensional yang kerap dipicu faktor ekonomi dan sosial.
“Kita memahami bahwa penyebab kejahatan umumnya karena kebutuhan ekonomi dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, data yang akurat sangat penting agar langkah penanganan lebih tepat sasaran,” tegas Kapolda.
Di akhir pertemuan, Kapolda menyoroti kekayaan sumber daya alam Sulawesi Barat yang dinilai sangat besar, bahkan disebut sebagai salah satu wilayah potensial di kawasan Sulawesi. Salah satu yang disinggung adalah kandungan mineral strategis seperti uranium yang memiliki nilai tinggi.
“Potensi ini harus dikelola secara bijak agar benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan BPS dalam mendukung pembangunan berbasis data serta menciptakan stabilitas daerah yang berkelanjutan.
